swarajogja – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, memberikan jawaban resmi atas catatan, saran, dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD DIY dalam sidang lanjutan pada Senin (7/7/2025). Dalam penyampaiannya, Gubernur menegaskan bahwa perubahan APBD DIY Tahun 2025 diarahkan untuk tetap menjaga keberlanjutan program prioritas daerah di tengah tekanan fiskal nasional.
Mengawali jawabannya, Sri Sultan menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh fraksi dalam pembahasan raperda tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh masukan akan menjadi bagian penting dalam perumusan akhir kebijakan anggaran.
“Untuk yang bersifat saran, akan kami tindak lanjuti dan menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tahap-tahap berikutnya,” ujar Gubernur melalui Wakil Gubernur.
Terkait kekhawatiran berbagai fraksi atas dampak penyesuaian belanja terhadap pencapaian indikator kinerja daerah, Pemda DIY menegaskan strategi efisiensi yang selektif dan berbasis prioritas. Gubernur menjelaskan bahwa belanja seremonial, kajian, studi banding, hingga publikasi akan dikurangi, sementara belanja yang tidak memiliki output terukur akan direalokasi ke program prioritas.
“Kami melakukan efisiensi belanja yang bersifat seremonial dan belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur, serta melakukan realokasi pada belanja prioritas yang terdampak efisiensi Dana Transfer ke Daerah,” terang Sri Sultan.
Merespons pertanyaan Fraksi PDIP tentang strategi optimalisasi PAD yang tidak membebani masyarakat kecil dan UMKM, Sri Sultan menekankan pendekatan kolaboratif dan modernisasi sistem perpajakan.
“Optimalisasi dilakukan melalui penyempurnaan dasar hukum, pemungutan obyek pajak baru dan pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, e-wallet dan jaringan minimarket,” jelasnya.
Sementara terhadap sorotan Fraksi Gerindra mengenai kenaikan pembiayaan netto, Gubernur menegaskan bahwa dana tersebut difokuskan untuk menutup defisit anggaran secara terukur dan bertanggung jawab.
“Pembiayaan neto pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk menutup defisit anggaran,” singkatnya.
Menanggapi Fraksi PKS yang mengangkat enam prioritas pembangunan daerah, Gubernur memaparkan bahwa program-program tersebut dirancang untuk mewujudkan Panca Mulia DIY, mulai dari pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan lingkungan hidup.
“Prioritas Daerah DIY merupakan gambaran dari ukuran keterwujudan Panca Mulia yang didukung oleh program-program prioritas perangkat daerah,” ucap Sri Sultan.
Fraksi PKB yang menekankan pentingnya penyerapan anggaran secara efektif juga mendapatkan respons sejalan. Gubernur menyatakan bahwa Pemda berkomitmen mempercepat realisasi program agar tetap berdampak nyata di tengah sisa waktu pelaksanaan anggaran yang terbatas.
“Semua program dan kegiatan yang dialokasikan segera direalisasikan mengingat sisa waktu yang terbatas,” ujar beliau.
Terkait strategi pengentasan kemiskinan yang disorot Fraksi Golkar, Gubernur menjabarkan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan mengganggu program penanggulangan kemiskinan.
“Kami memastikan efisiensi belanja tidak berpengaruh terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.
Adapun Fraksi PAN yang menyoal kontribusi BUMD dan optimalisasi aset daerah, Gubernur menegaskan perlunya pengawasan intensif terhadap BUMD penerima penyertaan modal dan pemanfaatan BMD strategis untuk peningkatan PAD.
“Kami sepakat perlu dilakukan pengawasan secara intensif terhadap BUMD yang mendapatkan tambahan penyertaan modal guna memastikan bisnis yang dijalankan menopang pertumbuhan ekonomi dan kemudahan usaha masyarakat,” kata Gubernur.
Menjawab Fraksi Gabungan (NasDem-PPP-PSI), Sri Sultan menjelaskan bahwa penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus direspons dengan efisiensi dan efektivitas tinggi.
“Penurunan pendapatan daerah secara linier akan mempengaruhi besaran belanja yang dialokasikan. Namun demikian, rasionalisasi belanja tetap memperhatikan ketercapaian target kinerja,” ujarnya.
Dengan seluruh penjelasan tersebut, Gubernur menutup penyampaiannya dengan menegaskan komitmen Pemda DIY untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus adaptif terhadap kebijakan fiskal nasional. (Jogja, dprd-diy.go.id)
